Page 568 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

PEMPROV SUMBAR PASTIKAN UMP 2022 NAIK

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) akan menaikkan nominal upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2022. Dewan Pengupahan Provinsi telah merekomendasikan UMP Sumbar
yang dalam dua tahun terakhir satgnan pada angka 2,4 juta, bakal naik 1,58 persen seiring mulai
tumbuhnya perekonomian daerah.

Pelaksana Tugas (Pld) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) 99
Harapannya tidak ada pro kontra terhadap penetapan UMP. Apalagi di masa pandemi Covid-19.
Untuk satu hingga tiga tahun ke depan, kalau mengharapkan UMP naik signifikan, itu tidak bisa,
karena kondisi kita masih terpengaruh pandemi, meskipun kasus sudah mulai turun.

Kepala Disnakertrans Sumbar Sumbar, Yulitri Susanti mengatakan, Pemprov telah melakukan
sejumlah tahapan dalam perumusan kenaikan UMP 2022. Saat ini, UMP Sumbar Rp2. 484,041,
dan reneananya UMP yang baru akan diumumkan Gubernur pada 21 November 2021. "Saat ini,
prosesnya tinggal memasukkan data. Keputusannya akan ditetapkan dalam minggu ini, namun
dapat dipastikan UMP Sumbar akan naik. Formula penyesuaian upah minimum sudah dibahas
bersama pihak terkait," kata Yulitri kepada Halvan, Rabu (17/11).

Secara umum, ia menambahkan, penetapan UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomidan inflasi
suatu daerah, Badan Pusat Statik (BPS) Sumbar mencatat, pada Oktober 2021 mengalami inflasi
sebesar 0,36 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (HK) dari 105,27 pada
September 2021, menjadi 105,65 pada Oktober 2021.

Kemudian, Yulitri menambahkan, besaran UMP juga merujuk paca kondisi masing-masing
daerah, karena mengalami pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berbeda tiap daerah. Nilai
UMP yang akan ditetapkan akan mengacu pada ketentuan yang berlaku dari Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker).

'Yulitri mengimbau, agar masyarakat legawa akan keputusan UMP Sumbar 2022, sebab dalam
kondisi pandemi Covid-19 ini, perekonomian daerah atau pun nasional dan global masih dalam
roses pemulihan, Sehingga, dalam beberapa tahun ke depan kenaikan UMP Sumbar diperkirakan
tidak akan naik signifikan, "Harapannya tidak ada pro atau kontra tethadap penetapan UMP
nantinya. Apalagi di masa pandemi Covid-19. Untuk satu hingga tiga tahun ke depan, kalau
mengharapkan UMP naik signifikan, ita tidak bisa, karena kondisi kita mi terpengaruh oleh
pandemi, meskipun kasus sudah mulai turun," ujarnya, Sementara itu, Wakil Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Sumatra Barat, Armiati mengatakan, UMP Sumbar
tahun 2022 diperkirakan akan naik sebesar 1,58 persen, Hasil tersebut merupakan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi.

"Besaran 1,58 persen adalah angka nominal UMP 2022 yang direkomendasikan Dewan
Pengupahan Provinsi, dan kewenangan mutlak ada pada Gubernur. Ini merupakan hasil
perhitungan dari BPS, yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah,"
kata Armiati, Rabu (17/11). miati berharap, agar UMP 2022 bisa ditetapkan lebih tinggi dari
rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Mengingat, pertumbuhan
ekonomi Sumbar pada triwulan II berada pada angka 3,75 persen, dan terhitung lebih tinggi dari
kenaikan yang direkomendasikan Dewan Pengupahan sebesar 1,58 persen.

"Kira berharap, Gubernur selaku pemimpin daerah mampu memberikan kebijakan yang tepat.
Dewan pengupahan punya tugas dan fungsi sebagai pembahas dapat mengusulkan, dan
keputusan tetap ada di tangan Gubernur,’ujar Armia. Adapun Ketua DPD Konfederasi SPSI
Provinsi Sumbar, Arsukman Edi, berpendapat bahwa UMP sudah ditetapkan secara nasional oleh
pemerintah pusat. Pihaknya pun sudah beraudiensi dengan Gubernur terkait kenaikan UMP 2022.

567