Page 569 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

"Sebab rumus dan data sudah ada, tinggal tanda tangan saja oleh Presiden atau menterinya.
Dewan Pengupahan tidak perlu lagi diberi tanggung jawab, tetapi tidak diberikan kewenangan,
karena sudah ada ketetapan dan ketentuan dari pusat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gubernur di setiap
provinsi menetapkan dan mengumumkan UMP 2022 selambat-lambatnya pada 20 November
2021 Permintaan yang disampaikan Menaker Ida itu terhitung maju satu hari dari aturan yang
tertuang pada Peraruran Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaita
pengumuman UMP tahun berikutnya' harus disampaikan setiap tanggal 21 November tahun
berjalan.

"Mengapa saya minta dimajukan, karena pada 21 November adalah hari libur nasional, maka
enetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November
2021," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).

Selanjutnya, Gubernur juga diminta untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) setelah pengumuman UMP, atau paling lambat pada 30 November 2021.
Ketentuan ini tidak berubah dari aturan pada PP 36/2021.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mengirimkan Surat
Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 561/6393/S} tentang Hal Penetapan Upah 'Minimum
Tahun 2022, untuk mengingatkan para kepala daerah agar segera membuat keputusan.

Selain itu, Menaker Ida mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah
minimum telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Data-data itu disebutkan
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah
mengumumkan rata-rata kenaikan, UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. 'Namun,
angka rillnya bisa berbeda-beda untuk setiap provinsi, sesiiai ketetapan dari gubernur masing-
masing, Ida menyebutkan, ketentuan kenaikan UMP ini telah sesuai dengan Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ida menekankan, perhitungan upah minimum
tahun depan sengaja menyesuaikan aturan baru, salah satunya dengan merujuk median upah
karena ini merupakan standar yang berlaku secara internasional.

"Karena kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar
pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap
implementasinya di lapangan," ucap Ida sebelumnya, sebagaimana dikutip dari
amindonesiacom. (a/mg-dat)

568