Page 571 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 571
Judul Sekjend DEN KSBSI : Jokowi Harus Ingatkan Menteri Ketenagakerjaan
untuk Berpihak pada Buruh Jelang Penetapan UM 2022
Nama Media inanews.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.inanews.co.id/2021/11/sekjend-den-ksbsi-jokowi-harus-
ingatkan-menteri-ketenagakerjaan-untuk-berpihak-pada-buruh-jelang-
penetapan-um-2022/
Jurnalis Sonny
Tanggal 2021-11-18 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada seluruh karyawannya
sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap
tahunnya. Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang rata-
rata naik hanya sebesar 1,09 persen. Dengan kenaikan yang dianggap sangat kecil tersebut,
maka dipastikan serikat buruh akan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.
SEKJEND DEN KSBSI : JOKOWI HARUS INGATKAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
UNTUK BERPIHAK PADA BURUH JELANG PENETAPAN UM 2022
INAnews.co.id, Jakarta – Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada
seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah setiap tahunnya.
Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang rata-rata naik
hanya sebesar 1,09 persen. Dengan kenaikan yang dianggap sangat kecil tersebut, maka
dipastikan serikat buruh akan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.
Dalam kesempatan wawancara khusus pada media INAnews pada Kamis (18/11/2021) Dedi
Hardianto selaku Sekjend DEN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas
menolak jika Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.
36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang Undang (UU) No. 11/2020
tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar perhitungan penetapan UMP tahun 2022.
Sebab, UU Ciptaker itu masih diuji materiil atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Kalau
judicial review dikabulkan berarti PP No. 36 gugur. Seharus pihak Kemnaker harus menghormati
proses hukum yang sedang berlangsung. Sebaiknya Omnibus Law Ciptaker tidak bisa digunakan
sebagai dasar perhitungan UMP tahun 2022,” kata dia.
570
