Page 572 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

“Penggunaan UU Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini UU Ciptaker
sedang menjalani judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan hukum,
seharusnya peraturan masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP
78/2015.

Lebih lanjut Dedi menyatakan, UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan PP No. 36 tahun 2021
tentang Pengupahan semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo memberikan
“peluang” terhadap pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan rakyat Indonesia.

Untuk itu Dedi meminta Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya dalam kampanye Pilpresnya.
Berdasarkan catatan dalam dokumen visi misinya, pasangan capres nomor urut 01 itu
menjanjikan sejumlah hal untuk buruh. Janji itu terdapat dalam butir 2.6 terkait pengembangkan
reformasi ketenagakerjaan.

DIYelaskan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan
produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan
dengan beberapa cara, yakni : Janji untuk memperbaiki nasib buruh juga pernah disampaikan
secara langsung oleh Jokowi saat berkampanye di hadapan para buruh di Kabupaten Bandung,
Selasa (9/4/2019).

Jokowi saat kampanye itu berjanji akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan yang selama ini dikeluhkan oleh para buruh.

Dedi menerangkan, KSBSI sendiri sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL)
yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003, diperoleh kenaikan rata-
rata total KHL 7–10 persen. Lalu, kemudian jika menggunakan PP 78/2015 yang mengacu pada
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan UM minimal 4 persen. ”Dengan demikian dua
variabel tersebut. Menyiratkan Kenaikan upah minimum 5–7 persen. Itu dasarnya,” jelas Dedi.

“Atas janji kampaye saat itu, Sebaiknya Jokowi harus mengingatkan pada Ida Fauziah selaku
Menteri Ketenagakerjaan untuk membela dan berpihak pada buruh jelang penetapan UM 2022
yang akan diputuskan pada 19 November 2021, dan jika yang terjadi pada pengumuman UM
2022 hanya terjadi kenaikan UM 2022 sebesar 1-2 % artinya pemerintahan Jokowi tidak
merespons tuntutan buruh dan Jokowi melupakan janji kampanyenya, Maka KSBSI beserta
seluruh Federasi yang berafiliasi beserta Korwil KSBSI di seluruh Indonesia akan mempersiapkan
mogok kerja secara nasional, ” Pungkas Dedi Hardiato.

571