Page 595 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 595
UMP 2022 CUMA NAIK SEDIKIT, BURUH ACEH: TIDAK SESUAI EKSPEKTASI
ERA.id - Aliansi Buruh meminta Gubernur Aceh kembali menyesuaikan atau menaikan upah
minimum provinsi (UMP) di Aceh tahun 2022 sebesar Rp3,6 juta dari sebelumnya Rp3,1 juta per
bulan.
"Kita menuntut Gubernur Aceh untuk menaikan UMP Aceh tahun 2022 menjadi sebesar Rp3,6
juta," kata Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar, Kamis (18/11/2021).
Tuntutan penyesuaian UMP Aceh tersebut disampaikan Aliansi Buruh Aceh dalam aksi damai
yang digelar di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu (17/11).
Saiful menyampaikan, November ini merupakan penentuan upah minimum provinsi maupun
kabupaten/kota, penyesuaiannya diatur berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(Omnibus Law).
Aturan baru tersebut, kata Saiful, sama dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,
di mana besaran penyesuaian upah tidak lagi dilihat dari hasil survey kebutuhan hidup layak,
sehingga secara sistem telah merugikan pekerja/buruh.
Aliansi Buruh Aceh menyesalkan sikap dewan pengupahan yang menaikkan cuma Rp1.400.
Kenaikan itu disebut tidak sesuai ekspektasi para buruh yang sudah melakukan survei kebutuhan
hidup layak (KHL) di sejumlah daerah.
Selain itu, lanjut Saiful, pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan serta dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), sehingga ada perbedaan antara Aceh dengan
daerah lainnya.
"Permintaan jumlah UMP sebesar Rp3,6 juta ini telah sesuai dengan rata-rata hasil survei mandiri
kebutuhan hidup layak (KHL) di sembilan kabupaten/kota di Aceh," ujarnya.
Saiful menambahkan, saat ini buruh Aceh juga sedang berupaya untuk merevisi Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2014 tersebut karena dinilai tidak relevan lagi dengan pekerja/buruh di Aceh
sejak disahkannya UU Omnibus Law.
"Kita juga mendesak DPR Aceh dan Gubernur Aceh segera melakukan revisi Qanun Aceh Nomor
7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan dengan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja
di Aceh," kata Saiful Mar, seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Asisten II Pemerintah Aceh Mawardi menilai apa yang disampaikan para buruh
Aceh tersebut masuk akal dari sisi tuntutan keadilan karena merasa UMP saat ini masih rendah.
"Artinya yang disampaikan itu bagian dari permohonan supaya pemerintah memberi upah yang
layak dan kemudian menetapkannya dalam satu kebijakan," kata Mawardi.
Dengan adanya kebijakan pemerintah, lanjut Mawardi, maka perusahaan yang bergerak di Aceh
dapat membayarkan upah kepada pekerjanya dengan harga yang wajar.
"Buruh menginginkan kesejahteraan dengan suatu nilai yang wajar, supaya mereka tidak
dirugikan, dan ini tetap akan kita sampaikan kepada pimpinan (Gubernur Aceh)," demikian
Mawardi.
Tag: buruh ump 2022
594
