Page 590 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 590
kebutuhan hidup selama pandemi dan menghasilkan prosentase kenaikan upah sebesar 16%.
Hal ini dikarenakan selama ini tingkat upah DIYawa Tengah telah begitu rendah karena secara
konsisten menerapkan politik upah murah demi menarik minat investor.
Kesenjangan upah antarkota/kabupaten dan provinsi semakin menjauhkan kesejahteraan yang
merata, membuat antardaerah berlomba-lomba memperburuk pemenuhan hak buruh demi
meningkatkan minat investor. Tak hanya upah rendah, namun tingginya angka pengangguran
merupakan conditio sine qua non dalam mempertahankan rendahnya upah. Di samping itu,
buruknya penegakan hukum ketenagakerjaan, pelemahan kekuatan serikat buruh melalui union
busting, serta degradasi kualitas lingkungan juga akan menjadi kondisi ikutan dalam upaya
memanjakan investor-investor yang sudah kelewat kaya.
Kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi dengan standar upah layak nasional merupakan
jalan yang patut dilakukan oleh pemerintah. Upah layak nasional yang telah diusung oleh
gerakan buruh sejak tahun 2006 dan terus menemukan pembenarnya untuk segera diwujudkan.
Standar upah layak nasional semestinya mengacu pada kebutuhan riil buruh dan keluarganya
secara nasional, dimana kebutuhan fisik dan mental buruh serta keluarganya bisa terpenuhi,
terlebih di masa pandemi. Bukan standar kebutuhan yang sebelumnya selalu dibatas-batasi oleh
negara dengan standar paling minim, bahkan cenderung tidak manusiawi.
Dian Septi Trisnanti Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).
589
