Page 589 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan
variabel tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga BPS memainkan peran
kunci penentuan upah, menggantikan Dewan Pengupahan.

Di sisi lain, tak jarang ditemui pengusaha yang membayar upah buruh di bawah UMP atau UMK.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2021, sebanyak
49,67% pekerja masih digaji di bawah upah minimum. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,
kepatuhan pengusaha mengupah buruh sesuai standar minimum hanya pada kisaran 49-57%.
Artinya, jauh sebelum pandemi pun, pelanggaran upah sudah dilakukan oleh para pengusaha.

Tingginya pelanggaran pembayaran upah sesuai standar upah minimum berkaitan erat dengan
lemahnya pengawasan ketenagakerjaan akibat minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan
yang hanya berjumlah 1.568 orang. Itu pun terpusat Di Jakarta atau ibu kota provinsi saja.
Padahal, idealnya dibutuhkan 6.000 pengawas yang tersebar di semua kabupaten/kota. Meski
mengetahui problem krusial ini, negara tidak melakukan perbaikan dan konsisten menerapkan
politik upah murah.

Tak Menikmati Pertumbuhan Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021
dinyatakan meningkat sebesar 7,07%. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sisi
pengeluaran PDB kuartal II yang hanya sebesar 5,93%. Pertumbuhan ini lebih rendah dari
pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 8,6%.

Merosotnya konsumsi rumah tangga, khususnya buruh, juga didukung oleh penelitian Asia Floor
Wage Association (AFWA) pada 2021 yang menyatakan total konsumsi rumah tangga tahun 2020
berkurang lebih dari 10%. Sebelum pandemi, tingkat konsumsi buruh berkisar US$239 dan turun
menjadi US$213 pada Juli 2020. Pada akhir 2020 terjadi peningkatan konsumsi sebesar US$231,
namun angka itu masih jauh di bawah tingkat konsumsi sebelum pandemi.

Sementara itu, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada Maret
2021, akibat gelombang PHK selama pandemi, sekitar 2,56 juta orang menjadi pengangguran.
Sekitar 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja; 1,77 juta orang penduduk sementara
tidak bekerja; dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja. Seiring dengan
hilangnya pekerjaan, penghasilan buruh turut menghilang.

Sebagian yang lain, upahnya semakin berkurang bersamaan dengan pengurangan jam kerja
selama pandemi. Dari sekian dampak pandemi, buruh perempuan menjadi bagian yang paling
rentan karena banyak terserap dalam sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi seperti
sektor akomodasi dan jasa makanan, manufaktur, perumahan, aktivitas bisnis dan administrasi,
hingga sektor informal.

Fakta-fakta di atas menunjukkan kenyataan bahwa buruh dan masyarakat miskin lainnya sama
sekali tidak menikmati pertumbuhan ekonomi melainkan hanya merupakan berkah bagi kelas
menengah ke atas.

Upah Layak Nasional
Bila negara sudah mencoret kepentingan kaum buruh dalam agenda pemulihan ekonomi, maka
sudah sepantasnya kaum buruh memaksa kehadiran negara untuk menjalankan kewajibannya
menjamin penghidupan layak seluruh warga negara, tak terkecuali kaum buruh dan keluarganya.
Hal ini sejalan dengan imperatif Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Di berbagai kota, buruh telah bergerak melakukan survei KHL dan mengeluarkan tuntutan
nominal sesuai komponen kebutuhan hidup layak yang berubah seiring dengan situasi pandemi.
Aliansi Buruh Jawa Tengah misalnya, menuntut kenaikan upah minimum dengan mengacu

588