Page 591 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 591
Judul UMP Lampung 2022 Bakal Naik
Nama Media Radar Lampung
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg12&9
Jurnalis C1
Tanggal 2021-11-18 12:14:00
Ukuran 155x210mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 53.165.000
News Value Rp 159.495.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menenggat gubernur harus sudah mengesahkan
upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 21 November. Terkait ini, kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Lampung Agus Nompitu, Pemprov Lampung pun melalui Disnaker dan Dewan
Pengupahan telah melaksanakan rapat bersama berbagai unsur yang menjadi anggota Dewan
Pengupahan.
UMP LAMPUNG 2022 BAKAL NAIK
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menenggat gubernur harus sudah mengesahkan
upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 21 November.
Terkait ini, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung Agus Nompitu, Pemprov
Lampung pun melalui Disnaker dan Dewan Pengupahan telah melaksanakan rapat bersama
berbagai unsur yang menjadi anggota Dewan Pengupahan. Untuk UMP-nya sendiri, jelasnya,
telah memiliki perhitungan sendiri dengan formulasi khusus. Kemudian hasil formulasi tersebut
nantinya diajukan langsung ke Gubernur Lampung.
''Drafnya sudah di Biro Hukum, sudah diajukan. Untuk kenaikannya di surat edaran (Menaker,
Red) ada batas atas dan bawah, disesuaikan kondisi ekonomi daerah. Ya, kita lebih dari 2021.
Kita sedang usulkan berapa persen kenaikannya," beber Agus di DPRD Lampung, Rabu (17/11).
Sementara dikutip dalam laman fin.co.id, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
menyebutkan bahwa jika dihitung berdasarkan data BPS, maka rata-rata penyesuaian UMP 2022
sebesar 1,09 persen
Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen
dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan seluruh pihak yang
berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus
ditujukan untuk penghitungan upah minimum," kata Indah, Selasa (16/11)
590
