Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 106
KONFEDERASI BURUH INTERNASIONAL MINTA PEMERINTAH CABUT OMNIBUS LAW RUU
Title
CIPTAKER
Media Name rmol.id
Pub. Date 11 Maret 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/03/11/424919/konfederasi-buruh-inter nasional-minta-
Page/URL
pemerintah-cabut-omnibus-law-ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sekretaris Jendral International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP)
atau konfederasi serikat buruh internasional Asia-Pasifik, Shoya Yoshida,
menanggapi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah
dirampungkan pemerintah menggunakan metode omnibus law.
AEER Dukung Mogok Kerja Buruh PLTU Mulut Tambang Sumsel I Menurutnya,
beleid yang ditujukan pemerintah untuk mempermudah investasi dan penciptaan
lapangan kerja ini tidak sejalan, khususnya dengan semangat kesejahteraan kaum
buruh.
Dalam jumpa pers yang digelar di Hotel San Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta
Pusat, Rabu (11/3) siang ini, Shoya Yoshida menyebutkan 6 degradasi, atau
kemerosotan kesejahteraan kaum buruh.
Di mana yang pertama, terkait pengaturan upah minimum pekerja. Shoya Yoshida
melihat, pengaturan tingkat upah minimum di Omnibus Law RUU Ciptaker hanya
akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan
dari biaya hidup sebenarnya.
"Di mana ini bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 131 tentang Penetapan
Upah Minimum, yang membutuhkan mekanisme penetapan upah minimum melalui
mekanisme tripartit," kata Shoya Yoshida.
"Sanksi tegas terhadap pengusaha karena tidak mematuhi tingkat upah minimum
juga akan melemah secara signifikan," sambungnya.
Menurut Shoya Yoshida, undang-undang yang berlaku saat ini, yakni UU
Ketenagakerjaan 13/2003 menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan/atau
pembayaran denda hingga Rp 400 juta, jika perusahaan tidak menjalankan standar
upah minimum.
Sementara di dalam Omnibus Law, aturan ini akan dihapus, termasuk persoalan
pidana, baik mengenai standar pembayaran upah minimum maupun hukuman
karena keterlambatan pembayaran upah.
Page 105 of 175.
