Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 107

"Selain itu, usaha mikro-kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas usaha di
               Indonesia, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah minimum buruh,"
               sebut Shoya Yoshida melengkapi.


               Adapun untuk poin kedua mengenai pembayaran pesangon yang akan dihapus di
               dalam omnibus law RUU Ciptaker ini. Hal ini memiliki efek menurut Shoya Yoshida,
               yakni akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi
               pengusaha. Selain itu, pada saat yang sama juga dapat merampas kesejahteraan
               yang signifikan dari buruh.

               "Misalnya, buruh bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak akan
               lagi mendapatkan manfaat dari uang pesangon," Shoya Ypshida menyebutkan.

               Kemudian untuk poin ketiga yang dipermasalahkan ITUC adalah, dihapusnya
               batasan terhadap penggunaan berlebihan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat
               permanen.

               Menurut Shoya Yoshida, UU 13/2003 tidak mengizinkan pengusaha untuk
               mempekerjakan buruh dengan PKWT selama lebih dari dua tahun, untuk pekerjaan
               yang sifatnya permanen.

               "Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan. Hal
               ini akan mendorong pengusaha untuk terus-menerus mempertahankan pekerja
               dengan kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja," papar Shoya Yoshida.

               Sementara untuk poin keempat, omnibus law Ciptaker juga akan menghapus
               batasan untuk outsourcing buruh dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun.

               Poin kelima, Shoya Yoshida menganggap omnibus law ini akan membuat risiko
               kesehatan dan keselamatan pekerja tidak terjamin.

               Adapun untuk yang terakhir, poin keenam, aturan mengenai konsultasi dengan
               serikat buruh/ serikat pekerja akan dihapus.


               "Setiap amandemen yang diusulkan dalam RUU ini seharusnya tidak boleh
               mengurangi hak dan manfaat yang sudah dijamin oleh peraturan dan perundang-
               undangan," tegas Shoya Yoshida.

               "Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus yang
               diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial
               dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut," pungkasnya.

               EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA   Tag:  BURUH  OMNIBUS LAW  RUU CIPTA
               KERJA.











                                                      Page 106 of 175.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112