Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 132
Kata Willy, terdapat perusahaan di Sumut yang menghindari memberi THR dengan melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum hari Raya Lebaran.
Tahun ini, FSPMI Sumut meminta agar pengusaha membayarkan THR pekerja paling lama dua
minggu sebelum Lebaran.
Dihubungi terpisah, Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana
Adiyaksa mengatakan pembayaran THR kepada pekerja sebaiknya dirundingkan secara internal
lewat perundingan bipartit.
"Masalah THR ini adalah urusan perusahaannya dengan karyawannya langsung. Ini sistemnya
bipartit aja," kata Laksamana, Selasa (13/4/2021).
Menurutnya, dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan, sudah dibahas mengenai jalan keluar untuk perusahaan yang belum mampu
membayarkan THR secara penuh.
"Yang jelas bagaimana kita harus mengerti. Jalan keluarnya tetap kompromi," papar Laksamana.
Sebelumnya, dalam SE yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, tercatat THR
Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemic Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, kepala daerah diminta untuk mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan asosiasi pekerja untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, memuat waktu pembayaran THR dengan syarat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja bersangkutan.
131
