Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 137
Ringkasan
Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di
tahun 2021 untuk memastikan para pengusaha membayar THR menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai SE
tersebut, khususnya yang terkait dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak
mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian.
BURUH: SE MENAKER BERI PELUANG BESAR PENGUSAHA MENGEMPLANG BAYAR
THR 2021
Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di
tahun 2021 untuk memastikan para pengusaha membayar THR menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai SE
tersebut, khususnya yang terkait dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak
mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian.
Ia menilai SE tersebut memuat klausa yang membingungkan terutama pada poin pertama yang
menyebutkan bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat kesepakatan, disebutkan
kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling
lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.
"Dengan klasula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini
sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh perusahaan. Poin 1 ini hanya
mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Poin 1 ini tidak membuka ruang perusahaan yang
tidak mampu untuk mencicilnya," ucapnya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa
(13/4/2021).
Ia juga mengkritisi terkait muatan SE tersebut yang mengatakan perusahaan tidak mampu
membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid-19 dan tidak diberi ruang mencicil, diwajibkan
membayar THR di H-1. Menurutnya, perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu
enam hari.
Ia menerangkan, kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19,
tentunya akan juga menjadi masalah bagi buruh. Sebab, bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh
perusahaan, apa yang bisa dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan
Pengawas Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur.
"Andai kata pun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka kapan waktu pekerja untuk berbelanja
mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena besoknya
sudah Hari Raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan Menko
Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai," ucapnya.
Dengan begitu, katanya, perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1 maka peluang
pengusaha yang terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin besar.
Soalnya, tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin pembayaran.
"Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka poin 2, 3 dan 4 akan relatif
percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk membayar
THR pada H-1," katanya.
136
