Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 140
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"SE-nya sudah dikeluarkan. Ini juga warning bagi pengusaha, harus membayar penuh THR yang
menjadi kewajiban tujuh hari sebelum Lebaran," jelas Azis Syamsuddin, Selasa (13/4/2021).
Membaca SE tersebut Azis menilai ada kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19.
Dia menyebutkan, THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan
serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja.
"Ada penjelasannya dalam SE itu, khusus perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat
pandemi wajib melakukan dialog dengan pekerja. Ini berdasarkan laporan keuangan internal dan
kesepakatannya harus dilaporkan secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing," terang Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golka ini berharap, Kemenaker tak hanya mengeluarkan SE tetapi
mendorong Pemda membuka posko yang dimaksud. "Ini untuk memastikan edaran tersebut
dijalankan dengan baik," jelas dia.
Khusus bagi perusahaan yang mengindahkan, Kemenaker juga harus memberikan sanksi.
"Jangan ada lagi perusahaan yang tidak membayar THR. Terapkan denda dan sanksi bagi yang
terlambat atau bahkan tidak membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan," tegas Azis.
Hal ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan
pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
"Penegakan hukum terkait pelanggaran mekanisme pembayaran THR itu harus juga
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan," jelas Azis
Syamsuddin.
(jpnn).
139
