Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 145
DPR: PERUSAHAAN WAJIB BAYARKAN THR PARA PEKERJA SESUAI ATURAN
KEMENAKER
- Jakarta, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan
tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang
ditetapkan," tegas Azis melalui keterangan tertulisnya kepada redaksi pada Selasa (13/4/2021).
Azis berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat
waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada
pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini.
Terlebih, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat
sudah mulai merangkak membaik.
"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog
dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran
dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" jelasnya.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif
melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR.
Azis menekankan agar Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu
membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tutupnya.
144
