Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 141
Judul Menaker Terbitkan Surat Edaran, THR Wajib Dibayarkan Penuh
Nama Media batamtoday.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://batamtoday.com/home/read/161375/Menaker-Terbitkan-Surat-
Edaran-THR-Wajib-Dibayarkan-Penuh
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-04-13 19:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali
Kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan S urat Edaran (SE) nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan. SE yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2021 ini
ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
140
