Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 139

Judul               Azis Syamsuddin: Ini Warning Bagi Pengusaha
                Nama Media          jpnn.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.jpnn.com/news/azis-syamsuddin-ini-warning-bagi-
                                    pengusaha
                Jurnalis            elvi
                Tanggal             2021-04-13 19:41:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) SE-nya sudah dikeluarkan. Ini juga warning bagi
              pengusaha, harus membayar penuh THR yang menjadi kewajiban tujuh hari sebelum Lebaran

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Ada  penjelasannya  dalam  SE  itu,  khusus
              perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat pandemi wajib melakukan dialog dengan
              pekerja. Ini berdasarkan laporan keuangan internal dan kesepakatannya harus dilaporkan secara
              tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing
              positive  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Ini  untuk  memastikan  edaran  tersebut
              dijalankan dengan baik

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Jangan  ada  lagi  perusahaan  yang  tidak
              membayar THR. Terapkan denda dan sanksi bagi yang terlambat atau bahkan tidak membayar
              THR sesuai dengan waktu yang ditentukan

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Penegakan  hukum  terkait  pelanggaran
              mekanisme pembayaran THR itu harus juga memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
              pengawas ketenagakerjaan


              Ringkasan

              Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021. Menyikapi SE tersebut,
              DPR  mendorong  pemerintah  daerah  (Pemda)  membentuk  pos  komando  pelaksanaan  serta
              satuan tugas pelayanan terkait THR untuk mengantisipasi timbulnya keluhan pekerja.



              AZIS SYAMSUDDIN: INI WARNING BAGI PENGUSAHA

              JAKARTA - Kemenaker, lanjut Azis diharapkan pula membuka seluas-luasnya call center sebagai
              upaya menjalankan ketentuan perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36
                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144