Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 134
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan membuat Surat Edaran untuk perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di daerah tersebut, terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para
pekerja. Surat Edaran itu, sebagai bentuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah yang meminta kepada perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR)
2021 secara penuh kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari Idulfitri.
SOAL THR 2021, SUMBAR KELUARKAN SE UNTUK 8.300 PERUSAHAAN
PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan membuat Surat Edaran untuk perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR)
kepada para pekerja.
Surat Edaran itu, sebagai bentuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah yang meminta kepada perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR)
2021 secara penuh kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari Idulfitri.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Sumbar Prita Wardhani mengatakan saat ini Surat Edaran itu tengah
dipersiapkan dan nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi.
"Kita di Sumbar langsung merespon pernyataan dari Kemenaker. Surat Edaran pun tengah
dipersiapkan yang akan diberikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumbar ini," kata
Prita, yang dihubungi Bisnis di Padang, Selasa (13/4/2021).
Dia menyebutkan di Sumbar ada sebanyak 8.300 perusahaan menengah dan kecil, dan ada 400
diantaranya merupakan perusahaan besar. Artinya seluruh perusahaan itu akan disurati terkait
pembayaran THR kepada para pekerja.
Namun melihat pada lebaran tahun 2020 lalu yang juga masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Prita menyatakan bisa dikatakan seluruh perusahaan di Sumbar mematuhi untuk membayarkan
THR kepada para pekerjanya.
Kondisi itu diketahui, setelah Disnakertrans membuka Posko THR yang diperuntukan bagi para
pekerja untuk melaporkan perusahaan di tempat mereka bekerja bila tidak membayarkan THR.
"Memang ada beberapa laporan yang masuk dari para pekerja. Tapi akhirnya semuanya
dibayarkan juga, setelah kami lakukan pertemuan dengan perusahaan yang dilaporkan,"
ucapnya.
Kini mengingat lebaran 2021 masih sama kondisinya dengan lebaran 2020, Disnakertrans
Sumbar pun berharap pembayaran THR kepada para pekerja tetap membaik dari tahun 2020
lalu itu.
"Ya setidaknya tidak ada laporan yang masuk nantinya ke Posko THR di Disnakertrans Sumbar,"
kata dia.
Prita menjelaskan dalam pemberian THR tentu memiliki beberapa hal yang dinilai para pekerja
berhak untuk mendapatkan THR tersebut.
Seperti untuk karyawan disebut berhak mendapatkan THR adalah minimal 1 bulan kerja, namun
nilainya tidak penuh satu bulan gaji. Tapi setelah masa kerja 1 tahun, karyawan mendapatkan
THR penuh, yaitu minimal sebesar 1x upah per bulan.
133
