Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 138
Lebih lanjut, kalau pun poin 2 yang memberikan kewenangan Gubernur/Walikota/Bupati
meminta laporan keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR,
seharusnya perusahaan diberikan batas waktu pembuktian paling lambat H-14. Sehingga
Pengawas Ketenagakerjaan bisa mendorong kesepakatan dengan pekerja.
"Karena tidak ada batas waktu paling lambat maka bisa saja penyerahannya diberikan H-8
sehingga kesepakatan akan sulit dicapai karena waktu sudah sempit, dekat dengan H-7," tutur
Timboel.
Dengan tidak adanya ketentuan waktu di poin 2 maka poin 4 yaitu Manajemen dan Pekerja yang
melakukan kesepakatan melaporkan hasil kesepakatan ke pemerintah H-7, akan sulit dilakukan
juga.
SE ini membuat ketidakpastian pembayaran THR bagi buruh oleh perusahaan terdampak Covid-
19 semakin besar, dan SE ini sepertinya "jalan tengah" yang diambil Menteri Ketenagakerjaan
yang tidak mau "berkonfrontasi" dengan menko Perekonomian yang meminta THR tidak boleh
dicicil.
"Menteri Ketenagakerjaan bersepakat dengan menko Perekonomian dengan mengorbankan
buruh. Ini salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan yang gagal memberikan kepastian
bagi pekerja untuk mendapatkan THR," katanya. [].
137
