Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

belakangan. Ketika surel dibuka, benar saja, isinya seperti yang dibayangkan Faisal sejak jauh-
jauh hari.

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN: BAIK, TAPI PERLU PERBAIKAN

Lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), korban PHK bisa mendapat uang tunai sebesar 45%
dari upah selama tiga bulan, dan 25% pada tiga bulan berikutnya.

Suatu siang di awal Januari 2021, Faisal mendapat surel dari tempatnya bekerja, sebuah media
rintisan yang berkantor di Jakarta Pusat. Dia deg-degan. Teman-temannya juga mendapat surat
serupa beberapa bulan belakangan. Ketika surel dibuka, benar saja, isinya seperti yang
dibayangkan Faisal sejak jauh-jauh hari.

"Kantor mengirim surat PHK, dan kompensasi satu kali gaji," ujar Faisal, pemuda jatmika yang
baru bekerja di tempat itu tiga bulan.

Usai membaca surelnya, Faisal menemui HRD. Alasan yang dikemukakan HRD, kantor
mengalami kesulitan keuangan imbas dari pandemi. Faisal maklum, kemudian membawa
barang-barangnya di kantor dengan wajah digelayuti mendung.

Dalam soal pemutusan hubungan kerja, Faisal tidak sendirian. Menurut data Kementerian
Ketenagakerjaan, hingga Juli 2020, ada 3,6 juta orang yang kena pemutusan hubungan kerja.
Dampaknya: angka pengangguran meningkat, begitu pula angka kemiskinan naik 1,5 persen
secara nasional.

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Ada berbagai jenis subsidi dan bantuan yang digelontorkan
dengan harapan dapat menjadi jaring pengaman sementara. Mulai dari bansos sembako,
bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan selama tiga bulan, bantuan infrastruktur
ekonomi kreatif, hingga yang terbaru: Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun, belum banyak orang mengetahui bantuan ini. Presiden Joko Widodo baru meneken
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan pada 2 Februari 2021. Sampai sekarang, sosialisasi yang minim membuat kebijakan
tersebut belum ramai diketahui.

Menurut Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Retno Pratiwi, JKP bertujuan mempertahankan
derajat kehidupan seseorang. "Jangan sampai derajat hidupnya turun walau kehilangan
pekerjaan." JKP adalah program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek). Ia menjadi program jaminan sosial baru, menambah jaminan sosial seperti jaminan
kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Agar seorang buruh menjadi
peserta program ini, pihak pemberi kerja harus mendaftarkannya terlebih dahulu.
Meski demikian, menurut Pasal 46E Ayat 1, pekerja tetap harus membayar iuran JKP dengan
jumlah 0,46 persen dari upah bulanan. Dari jumlah itu, 0,22 persen-nya akan ditanggung oleh
pemerintah. Sebagai modal awal, pemerintah sudah menyuntikkan dana Rp6 triliun yang
bersumber dari APBN.

Lalu apa yang bisa diterima oleh pekerja? Jika kena PHK, pekerja bisa mendapat uang tunai
sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan, dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya. Selain
mendapat uang tunai selama enam bulan, pekerja juga mendapat akses informasi pasar kerja,
juga akses pelatihan kerja. Namun, pekerja atau buruh bisa mendapat manfaat ini jika sudah
membayar iuran setidaknya 12 bulan dalam 24 bulan dan sudah membayar iuran enam bulan
secara berturut-turut sebelum kena PHK.

148