Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

membaik, maka THR wajib dibayar penuh. Kebijakan ini ditanggapi beragam pengusaha
Soloraya.

THR WAJIB DIBAYAR PENUH, INI KATA PENGUSAHA SOLORAYA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan aturan pemberian tunjangan hari raya
(THR) keagamaan pada Senin (12/4/2021). Aturan pemberian THR ini wajib dibayarkan penuh
kepada pekerja dan buruh.
Hal ini berbeda dengan tahun lalu saat pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR karena
usahanya terdampak Covid-19. Tahun ini, ekonomi diklaim sudah lebih membaik, maka THR
wajib dibayar penuh. Kebijakan ini ditanggapi beragam pengusaha Soloraya.

Pengusaha Mebel, David R Wijaya, mengatakan THR merupakan bagian dari kewajiban yang
harus dibayarkan perusahaan untuk membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya
Idulfitri. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat kondisi
perusahaan tak semuanya membaik.

"Prinsipnya selama perusahaan mampu sebaiknya dibayarkan. Tapi, kalau tidak ya jujur karena
kalau dipaksakan juga tidak baik. Misalnya, perusahaan hanya mampu membayar THR separuh.
Hal terpenting adalah transparan sehingga karyawan bisa memahami kesulitan perusahaan,"
ujar dia, kepada Selasa (13/4/2021).
Ketua Asosiasi Permebelan Indonesia (Asmindo) Solo ini menambahkan THR merupakan ranah
masing-masing perusahaan karena kemampuan finansial berbeda. Pihaknya berharap THR bisa
diberikan meski sedikit agar karyawan termotivasi. Menurutnya, karyawan bukan alat, tetapi
aset.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan soal THR yang dikeluarkan pemerintah tahun ini dimaksudkan
untuk kebaikan bersama. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian semakin baik
meski masih pandemi. Selain itu, pemerintah juga telah mengucurkan berbagai program
bantuan. Mulai dari relaksasi kredit, insentif pajak, dan sebagainya.

"Akan tetapi, ini kembali lagi pada kemampuan recovery perusahaan. Bisa jadi dampak pandemi
cukup parah sehingga belum bisa pulih lagi. Jadi, kalau memang perusahaan sudah mampu ya
bayarkan [THR], kalau belum ya sampaikan. Ini jalan terbaik," imbuh dia.
Hal serupa diungkapkan pengusaha tekstil, Lilik Setiawan. Menurutnya, SE Kemnaker terkait THR
dinilai sudah tepat. Mulai dari karyawan yang memenuhi persyaratan memeroleh THR, masa
kerja, hingga besaran yang mesti diberikan.

"Di SE ini pemerintah juga tidak menutup mata bagi perusahaan yang kesulitan memenuhi
kewajiban diharapkan bisa melakukan komunikasi tripartit dengan karyawan. Jadi, komunikasi
ini kalau mau dijalankan harus ada bukti dokumennya supaya tidak hanya saling klaim," ungkap
dia.

Pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah ini menyebut aturan juga
memberikan petunjuk bagaimana komunikasi dilakukan jika perusahaan belum belum mampu
membayarkan THR. Artinya, perusahaan mesti membeberkan neraca keuangan sehingga jelas
kondisinya.
Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi sehingga ada keterbukaan dan tidak ada
kesalahpahaman. Tak bisa dimungkiri, pandemi membuat semua kondisi sulit. Situasi ini
menerpa baik baik pekerja yang masih bekerja dan perusahaan pemberi kerja.

152