Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 157
Judul Perusahaan Wajib Bayarkan THR H-7 Lebaran, Karyawan Bekerja Lebih
Satu Tahun Dapat Sebulan Gaji
Nama Media pekanbaru.tribunnews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/perusahaan-wajib-
bayarkan-thr-h-7-lebaran-karyawan-bekerja-lebih-satu-tahun-dapat-
sebulan-gaji
Jurnalis Syaiful Misgio
Tanggal 2021-04-13 18:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Surat edaran gubernur sedang
kita siapkan untuk diteruskan ke bupati/wali kota se-Provinsi Riau. Karena sesuai arahan Menaker
tahun ini pekerja/buruh tetap diberikan THR keagamaan
positive - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Artinya pekerja/buruh yang
masa kerjanya satu tahun keatas wajib diberikan THR sebesar satu bulan gaji
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Misalnya dia kerja baru delapan
bulan, maka THR diberikan sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian
dikali satu bulan upah. Tapi kalau masa kerja diatas setahun, maka perusahaan wajib memberi
THR sebulan gaji
negative - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Namun saya tegaskan, THR
tetap dibayarkan perusahaan. Kalau diwajibkan memberi THR 7 hari sebelum lebaran, maka
dengan solusi ini THR bisa diberikan mendekati lebaran atau setelah lebaran, yang penting ada
kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh
negative - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Nanti akan kami cek benar
tidak dia tak punya uang membayar THR. Makanya sebelum langka ini ditempuh sebaiknya
perusahaan yang terdampak Covid-19 harus ada kesepakatan dengan pekerja/buruh
Ringkasan
Perusahaan wajib bayarkan THR H-7 lebaran. Karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun
mendapatkan sebulan gaji. Kepala Dinas Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Riau, Jonli mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan surat edaran gubernur yang ditujukan
kepada bupati/wali kota se-Provinsi Riau, agar menyurati perusahaan yang ada diwilayahnya.
Surat Edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
156
