Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Dewi juga berharap para pekerja bisa memahami kondisi perusahaan yang saat ini masih
mengalami kesulitan cash flow.
"Bila ada pengusaha yang terdampak pandemi sehingga tidak bisa beroperasi penuh selama 1
tahun atau hampir satu tahun, sehingga membuat kondisi cash flow -nya tidak baik, harapannya
apabila tidak dapat membayar THR full, minta pengertian pekerja dengan hanya memberikan
secara proporsional saja sesuai jumlah bulan operasional perusahaan di tahun 2020, dan jangan
sampai perusahaan diberikan sanksi," kata Diana Dewi kepada, Selasa (13/4/2021).

Diana juga berharap segala permasalahan terkait pembayaran THR dapat diselesaikan melalui
perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

"Yang mengetahui kondisi perusahaan adalah pekerjanya, sehingga apabila perusahaan tidak
mampu agar dilakukan musyawarah bipartit antara pemberi kerja dan pekerjanya. Untuk
pemerintah juga harus memaklumi itu dengan memberikan kelonggaran, dan tidak memberi
sanksi ke perusahaan yang kondisinya tidak mampu," harap Diana.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh dan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta gubernur dan
bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkapnya.

Menaker Ida menambahkan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan
tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar
THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

161