Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

cukup lega. Hal ini lantaran dalam beberapa poin yang dicantumkan, dikatakan bahwa
perusahaan wajib membayar THR Keagamaan paling lama H-7 sebelum lebaran.

PENGUSAHA DIWAJIBKAN BAYAR THR PENUH, BURUH DI SUMUT DILEMA
TERNYATA SUDAH BANYAK PHK SEPIHAK

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kebijakan Surat Edaran (SE) mengenai Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang dikeluarkan pada Senin (12/4/2021) kemarin, ternyata
membuat para buruh di Sumut cukup lega.

Hal ini lantaran dalam beberapa poin yang dicantumkan, dikatakan bahwa perusahaan wajib
membayar THR Keagamaan paling lama H-7 sebelum lebaran.

Ketua Forum Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo turut
mengapresiasi kebijakan tersebut.

"Kita apresiasi lah karena tuntutan kita kan jangan ada pencicilan THR. Sebenarnya tidak pakai
surat edaran ini kan THR merupakan hal yang wajib dibayar kepada pekerja buruh yang
khususnya beragama Islam," ungkap Willy, Selasa (13/4/2021).

Dikatakannya, kebijakan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu yang memperbolehkan
perusahaan untuk melakukan cicilan.

Willy menilai hal ini kurang efektif lantaran hampir 40 persen perusahaan mencicil dalam waktu
setahun.

"Kalau tahun lalu tetap banyak masalah yang terjadi dari pembayaran THR. Karena kalau tahun
lalu ada surat edaran menteri boleh cicil THR itu hampir 40 persen perusahaan melakukan cicilan
THR bahkan ada perusahaan yang baru selesai bayar cicilan THR tahun lalu baru-baru ini,"
ujarnya.
Namun hal ini menjadi dilema bagi para buruh. Dikatakan Willy, ada beberapa perusahaan yang
mulai perlahan melakukan PHK untuk menghindari pembayaran THR.

"Di sini jadi dilema kami bahwa selain perusahaan menghindari THR justru banyak PHK karena
mereka pakai cara PHK agar menghindari kewajiban THR," tuturnya.

Terkait hal ini, Willy berharap ke depannya pihak Dinas Ketenagakerjaan Sumut turut memantau
ataupun mengawasi perusahaan agar tidak melakukan pelanggaran.

"Kita meminta kepada Disnaker Sumut agar membuat Satgas untuk mengawasi THR di
kabupaten dan provinsi masing-masing. Masih banyak pelanggaran perusahan yang lalai
melaksanakan kewajiban THR ini," kata Willy.
Dalam poin SE tersebut dikatakan bahwa bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dapat
melakukan musyawarah dan berdialog dengan buruh untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

"Kalau THR ini harapan buruh agar pengusaha tetap bayar THR dua Minggu paling lama sebelum
lebaran, itu permintaan para buruh. Walaupun disitu ada poin yang mengatakan bahwa ada
perusahan yang tidak mampu atau Terdampak Covid dengan dibuktikan catatan keuangan yaitu
kita berharap pemerintah tidak berlindung di balik poin tersebut," pungkasnya.

(cr13/tribun-medan.com).

155