Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

"Ada banyak kasus perusahaan yang tidak disiplin dalam membayar iuran. Ini tentu berdampak
ke para buruh yang tidak akan bisa mendapat manfaat program JKP. Maka, kami minta
pemerintah mengkaji ulang PP 37 ini karena nihilnya azas keadilan, agar ketidakdisiplinan dan
kelalaian dalam membayar iuran ini tidak diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain," kata Presiden
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban.

Dalam kajiannya, TURC merekomendasikan pemerintah agar mengkaji ulang eligibilitas
kepesertaan program JKP, karena kepesertaan dalam program ini sangat bergantung pada
pemberi kerja.

Soal lain yang juga patut diperbaiki adalah tentang jumlah manfaat. Dari simulasi perhitungan
TURC berbasis Upah Minimum Provinsi 2021, jumlah yang didapat seorang pekerja bisa dibilang
masih relatif kecil. Di DKI Jakarta yang punya UMP Rp4,4 juta, misalnya, pekerja akan mendapat
Rp1,9 juta pada bulan 1-3, dan Rp1,1 juta pada bulan 4-6. Selama enam bulan, total manfaat
uang tunai yang didapat adalah Rp9,7 juta.

Di daerah dengan UMP lebih rendah, jelas, yang akan diterima juga jauh lebih rendah. Di DI
Yogyakarta, dengan UMP Rp1,7 juta, total manfaat yang didapat adalah Rp794 ribu pada bulan
1-3, dan Rp441 ribu pada bulan 4-6. Dengan kata lain, total bantuan yang diterima korban PHK
selama enam bulan ada di kisaran Rp3,7 juta.

Jika ditengok lebih dalam dengan pendekatan per kapita per bulan, angka manfaat uang tunai
JKP akan terlihat jauh lebih kecil. Sebagai pembanding, BPS menyebut bahwa batas garis
kemiskinan adalah Rp458.947/kapita. Jika perhitungan manfaat uang tunai JKP hanya memberi
45 persen upah (bulan 1-3), maka hanya pekerja (berkeluarga dengan satu anak) di tujuh
provinsi yang masih memperoleh manfaat di atas garis kemiskinan.

Sedangkan pada bulan 4-6, yang hanya mendapat 25 persen dari upah per bulan, maka pekerja
berkeluarga dengan satu anak di seluruh provinsi akan mendapat manfaat di bawah garis
kemiskinan. Ini rentan melahirkan kelompok miskin baru. Saat ini saja, catat BPS, sudah ada 2,7
juta warga miskin baru yang muncul karena pandemi.
TURC juga memberi masukan lain, terutama kepada para pekerja muda. Menurut lembaga non-
profit yang berbasis di Jakarta ini, pekerja muda adalah golongan yang harus lebih kritis dalam
melihat kontrak kerja, termasuk jaminan sosial di dalamnya. Sebab kini ada manfaat lain berupa
JKP. Menurut TURC, banyak pekerja tidak memperhatikan secara detail poin-poin di kontrak
kerja.

"Jadi kalau mereka dapat kontrak kerja, pastikan pemberi kerja mendaftarkan pada lima jaminan
sosial, termasuk JKP, pada awal mula masa kerja," tutur Andriko.

Kritik dan masukan yang disampaikan oleh TURC, juga sejumlah lembaga perburuhan yang lain,
sebenarnya menandai satu hal: perlu banyak perbaikan agar program JKP ini berjalan makin
baik. Masukan untuk isu kepesertaan dapat membuat JKP menjangkau lebih banyak lagi orang,
termasuk pekerja informal yang selama ini diabaikan.
Seyogianya, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk tetap bisa memberi masukan
dan saran bagi program-program yang menyangkut hajat hidup, termasuk JKP.

150