Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 250
DPR : KEMENAKER HARUS TINDAK TEGAS PERUSAHAAN YANG LANGGAR
KEWAJIBAN BAYAR THR
Jakarta, JNcom – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk mengingatkan dan menegaskan kepada perusahaan agar membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) H-7 Idul Fitri.
Menurut Azis, mekanisme pembayaran THR diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
“Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).
Politikus Partai Golkar itu mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk
membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena
pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Roda
perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai
merangkak membaik.
“Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR, pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para
pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan
syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya” ujarnya.
Di sisi lain, mantan anggota Komisi III DPR itu juga mengatakan Kemenaker dan Disnaker harus
aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR, untuk mencari solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar
THR.
Dia menambahkan, Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu
membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
“Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara,” tegasnya. (SR)
249
