Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 252
Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Selasa
(13/4/2021).
Politikus Golkar itu juga mendorong para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan
secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerjanya.
Menurut Azis, roda perekonomian di masa pandemi Covid-19 juga sudah mulai bergerak dan
kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.
Ia juga meminta Kemenaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengawasi pembayaran
THR yang dilakukan perusahaan.
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya diminta untuk
membuat dialog dan kesepakatan dengan para karyawan.
"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan
membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran
dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021
dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Hal tersebut dijabaran melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021
mewajibkan para pengusaha untuk melakukannya.
Pemerintah pun berencana membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) 2021 sesuai aturan yang berlaku.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi para
pengusaha dalam memberikan THR kepada karyawannya.
"Kementerian akan membuat Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan bisa diikuti daerah agar
pemberian THR efektif," kata Ida Fauziah dalam konferensi pers virtualnya, dikutip dari Kompas
TV, Selasa (13/4/2021).
Ida mengatakan, satgas tersebut dibentuk sebagai bagian dari peran pemerintah dalam
mendorong dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemberian THR bagi para pekerja.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh daerah memastikan agar para pengusaha di wilayahnya
membayarkan THR kepada para pekerja.
"Kami mohon kerja sama daerah pastikan pengusaha bayar THR ke buruh sesuai perundangan,"
kata Ida.
251
