Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 253
Judul Tak Penuhi Kewajiban THR ke Karyawan, Pengusaha Bakal Kena Sanksi
Nama Media batampos.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://batampos.co.id/2021/04/13/tak-penuhi-kewajiban-thr-ke-
karyawan-pengusaha-bakal-kena-sanksi/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 15:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah meminta agar pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kemenakar
juga memerintahkan agar THR dapat diberikan secara penuh sesuai dengan hak para pekerja
dan tidak boleh dicicil, serta dapat diberikan dengan tepat waktu.
TAK PENUHI KEWAJIBAN THR KE KARYAWAN, PENGUSAHA BAKAL KENA SANKSI
batampos.co.id - Pemerintah meminta agar pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE)
dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Kemenakar juga memerintahkan agar THR dapat diberikan secara penuh sesuai dengan hak para
pekerja dan tidak boleh dicicil, serta dapat diberikan dengan tepat waktu.
Ida mengatakan, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan
membayar maksimal sehari sebelum Lebaran dengan catatan harus dikomunikasikan lebih
dahulu dengan para karyawannya.
Ida menegaskan, jika melewati batas waktu, pengusaha akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengenaan sanksi administratif
dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan beleid tersebut, jika pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai
sanksi administratif berupa, a) teguran tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c) penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan d) pembekuan kegiatan usaha.
252
