Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

ditentukan, maka akan dikenakan denda. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib dibayar penuh. Aturan pemberian THR bagi
pekerja dan buruh ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

PERINGATAN BUAT PENGUSAHA: THR TELAT, DENDA DI DEPAN MATA!

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan aturan pemberian
tunjangan hari raya (THR) keagamaan. THR wajib dibayarkan penuh kepada pekerja atau buruh
paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika perusahaan telat membayar THR sesuai batas
waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kini ekonomi sudah lebih membaik, maka
THR wajib dibayar penuh. Aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh ini tertuang dalam
Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Selain itu, aturan batas waktu pembayaran THR tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Selain itu, pembayaran THR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida, dalam
konferensi pers virtual, Senin, 12 April.

Ida mengatakan, pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan masukan dari
lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional (Depenas),
serta komunikasi yang intens dengan pengusaha maupun serikat pekerja atau buruh.
Pemerintah, kata Ida, sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi
dampak pandemi COVID-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," jelasnya.

Ida juga meminta agar Kepala Daerah memastikan perusahaan membayar THR keagamaan
kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Ida, bagi
pengusaha yang tidak mampu membayar THR karena masih belum pulih dari tekanan pandemi
COVID-19, harus melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja. Hasil dialog itu harus
dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7 Hari Raya Idul Fitri.

Kemudian, manajemen harus menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir untuk
membuktikan bahwa keuangan perusahaan sedang tertekan. Nantinya, perusahaan itu diberikan
waktu untuk membayar THR maksimal H-1 Hari Raya Idulfitri.

"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
nya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya
sampai H-1 Hari Raya Idulfitri," katanya.

Ida Fauziyah mengatakan berdasarkan rekapitulasi akhir per 4 Juni 2020, pihaknya menerima
410 laporan pengaduan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri tahun
lalu. Dari jumlah tersebut, 307 perusahaan sudah selesai melalui pemeriksaan dan melakukan
pembayaran THR.

466