Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 472
Judul Aturan Boleh Bayar THR H-1 Rugikan Perusahaan dan Buruh
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4530684/aturan-boleh-bayar-
thr-h-1-rugikan-perusahaan-dan-buruh
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-04-13 10:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Namun di SE tahun ini
yang ditandatangani tanggal 12 April 2021, khususnya yang terkait dengan perusahaan yang
terdampak covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan,
menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang normal
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan klausula
tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid 19 dipaksa
membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini sangat
membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya kira perusahaan
akan sangat sulit mencari dana dalam waktu 6 hari. Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan
yang terdampak covid-19, tentunya akan juga menjadi masalah bagi buruh karena bila H-1 tidak
juga dibayarkan oleh Perusahaan, apa yang bisa dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena
pada H-1 dipastikan Pengawas Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan fakta ini
perubahan waktu pembayaran THR https://www.liputan6.com/tag/thr dari H-7 ke H-1 maka
peluang pengusaha yang terdampak covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin
besar, karena tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin
pembayaran
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) berkonfrontasi
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Menteri
Ketenagakerjaan bersepakat dengan menko Perekonomian dengan mengorbankan buruh. Ini
salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan yang gagal memberikan kepastian bagi
pekerja untuk mendapatkan THR
471
