Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 474
Ia menegaskan, jika hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka Point lainnya
akan relatif percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak covid-19 untuk
membayar THR pada H-1.
Kalaupun di poin lain yang memberikan kewenangan Gubernur/Walikota/Bupati meminta laporan
keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR, seharusnya
perusahaan diberikan batas waktu pembuktian paling lambat H-14, sehingga Pengawas
Ketenagakerjaan bisa mendorong kesepakatan dengan pekerja.
Karena tidak ada batas waktu paling lambat maka bisa saja penyerahannya diberikan H-8
sehingga kesepakatan akan sulit dicapai karena waktu sudah sempit, dekat dengan H-7. Dengan
tidak adanya ketentuan waktu, maka Manajemen dan Pekerja yang melakukan kesepakatan
melaporkan hasil kesepakatan ke Pemerintah H-7, akan sulit dilakukan juga.
Dirinya menilai, SE ini membuat ketidakpastian pembayaran THR bagi buruh oleh perusahaan
terdampak covid semakin besar, dan SE ini sepertinya "jalan tengah" yang diambil Menteri
Ketenagakerjaan yang tidak mau "berkonfrontasi" dengan menko Perekonomian yang meminta
THR tidak boleh dicicil.
"Menteri Ketenagakerjaan bersepakat dengan menko Perekonomian dengan mengorbankan
buruh. Ini salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan yang gagal memberikan kepastian
bagi pekerja untuk mendapatkan THR," pungkasnya.
473
