Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 479
Setelah menerima aduan, Disnakertransgi bakal mengecek apakah perusahaan yang dilaporkan
ini terdampak pandemi Covid,-19. Jika terdampak pandemi, pemerintah DKI akan mengarahkan
untuk dilakukan perundingan bipartit atau bahkan tripartit.
Andri tak mau berspekulasi apabila terdapat perusahaan yang terdampak pandemi, tapi tetap
tak mampu membayar penuh THR. Dinas Tenaga Kerja DKI mengacu pada hasil pengawasan
dan aduan yang masuk.
Namun yang pasti, THR adalah hak pekerja yang harus ditunaikan. Dia menegaskan, perusahaan
harus mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mencicil THR.
"Yang jelas sekali lagi kami tetap mengamankan kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan
para pekerja bahwa THR tidak dicicil, titik," ujar Andri.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SE Pelaksanaan THR yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia ini meminta THR
untuk buruh atau pekerja dibayar penuh. Dia meminta agar perusahaan mencairkan THR paling
lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
478
