Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberianTHR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Di mana,
THR ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/ buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. 'THR merupakan non upah yang wajib dibayar pengusaha
kepada pekerja atau buruh" ujarnya dalam temu media, kemarin.

Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan tiba

Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan tak mampu
membayar THR karena terdampak pandemi. Perusahaan-perusahaan tersebut diberikan waktu
maksimal sehari sebelum lebaran tiba. Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau
pembahasan secara bipartite terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja Selain itu,
perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan pada
bekerja "Ini berdasarkan laporan keuangan internal dua tahun terakhir ungkapnya.

Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog pada dinas
ketenagakerjaan setempat, Ida juga meminta agar gubernur dan bupati/wali kota untuk
mengawasi. "Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban
pengusaha membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan," ungkapnya.

Pembayaran THR keagamaan sendiri diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerjawaktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yangmempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara, bagi pekerja/ buruh yang
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan
secara proporsional. Perhitungannya, masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan.
Nah bagi perusahaan yang telat membayar THR maka akan dikenakan denda 5 persen dari total
THR yang harus di bayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda
ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.
Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Ida juga meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya
terhadap pelanggaran pemberian THR ini. Termasuk, membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Sementara itu, pengusaha masih menyampaikan nada keberatan terkait kebijakan pemerintah
mengenai THR tahun ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut
memang tidak akan berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang
masih baik. "Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun mereka akan bayar, Persoalan kan
ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas," ujar Anton.

475