Page 473 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 473
Ringkasan
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai Surat Edaran (SE) No.
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 yang dirilis oleh Menteri
Ketenagakerjaan membingungkan. Terutama klausul mengenai Perusahaan bisa membayarkan
THR paling lambat H-1. Timboel menjelaskan, memang setiap tahun Menteri Ketenagakerjaan
rutin mengeluarkan SE tentang pemberian THR menjelang Hari Raya Idul Fitri.
ATURAN BOLEH BAYAR THR H-1 RUGIKAN PERUSAHAAN DAN BURUH
Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai Surat Edaran (SE) No.
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 yang dirilis oleh Menteri
Ketenagakerjaan membingungkan. Terutama klausul mengenai Perusahaan bisa membayarkan
THR paling lambat H-1.
Timboel menjelaskan, memang setiap tahun Menteri Ketenagakerjaan rutin mengeluarkan SE
tentang pemberian THR menjelang Hari Raya Idul Fitri.
"Namun di SE tahun ini yang ditandatangani tanggal 12 April 2021, khususnya yang terkait
dengan perusahaan yang terdampak covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021
sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang
normal," kata Timboel kepada Liputan6.com, Selasa (13/4/2021).
Alasannya pada point 1 yakni bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat kesepakatan
dengan buruh disebutkan kesepakatan dibuat secara tertulis, yang memuat waktu pembayaran
THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.
"Dengan klausula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini
sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan," jelasnya.
Menurutnya, point 1 ini hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Point 1 ini tidak
membuka ruang perusahaan yang tidak mampu untuk mencicilnya.
Bagaimana logika berpikir yang dibangun dalam SE ini, bila perusahan tidak mampu membayar
THR pada H-7 karena terdampak Covid dan tidak diberi ruang mencicil, diwajibkan membayar
THR di H-1.
"Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu 6 hari. Kewajiban
pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak covid-19, tentunya akan juga menjadi
masalah bagi buruh karena bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh Perusahaan, apa yang bisa
dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan Pengawas Ketenagakerjaan,
manajemen dan pekerja sudah libur," ungkapnya.
Di sisi lain, walaupun pembayaran THR di H-1 dilakukan. Maka kapan waktu pekerja untuk
berbelanja mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena
besoknya sudah Hari Raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan
Menko Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai.
"Dengan fakta ini perubahan waktu pembayaran THR https://www.liputan6.com/tag/thr dari H-
7 ke H-1 maka peluang pengusaha yang terdampak covid-19 untuk mengemplang bayar THR
akan semakin besar, karena tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan
termin pembayaran," ujarnya.
472
