Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 468
"Terdapat 103 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan
pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua. Beberapa di antaranya
terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil
pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini
tetap harus diselesaikan pada 2020.
Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Pertimbangannya pada waktu itu adalah pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan
pekerja atau buruh atas pemenuhan kebutuhan THR," tuturnya.
Sementara, pada tahun ini, pemerintah mewajibkan pengusaha membayar penuh THR pada H-
7 Hari Raya Idulfitri. Hal itu tercantum dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan.
Ida mengatakan terdapat sejumlah sanksi bagi perusahaan yang telat dan tak membayar
tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2021 kepada pekerja sesuai dengan yang diatur
pemerintah. Pembayaran THR untuk tahun ini harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari
raya keagamaan.
Aturan pembayaran THR tahun ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Selain itu,
pembayaran THR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Ida menegaskan, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi
dampak pandemi COVID-19. Kata dia, dukungan ini diberikan agar ekonomi masyarakat
bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan
ekonomi nasional.
Untuk itu, lanjut Ida, diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR keagamaan 2021
secara penuh dan tepat waktu "Pengusaha yang terlambat bayar THR ke pekerja kena denda 5
persen dari THR yang harus dibayar sejak berakhir batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar," katanya.
Sementara itu, Ida mengatakan, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha
perusahaan tersebut.
"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,"
ucapnya.
Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziyah mewajibkan seluruh pengusaha untuk membayar THR
maksimal h-7 Hari Raya Idulfitri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh
di perusahaan.
467
