Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

2. Pekerja atau karyawan yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi
kurang dari dua belas bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja dengan
perhitungan.

Sementara upah satu bulan terdiri dari komponen upah: 1. Upah tanpa tunjangan yang
merupakan upah bersih.

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Begini contoh hitung-hitungan THR bagi karyawan swasta tetap dan kontrak: 1. Andi adalah
karyawan tetap yang telah bekerja selama dua tahun atau 24 bulan dengan gaji per bulan Rp 5
juta. Dengan demikian, Andi berhak mendapatkan THR sebesar satu kali gaji atau Rp 5 juta.

2. Sementara Budi adalah karyawan kontrak yang baru bekerja selama 6 bulan dengan gaji per
bulan Rp 4 juta.
Maka THR yang didapat Budi adalah 6 bulan x Rp 4.000.000 dibagi 12 maka budi berhak
menerima Rp 2.000.000 Perusahaan Tetap Wajib Bayar THR Dikutip dari Tribun news, Menaker
Ida saat menjadi Keynote Speech kuliah umum Webinar "Kebijakan Strategis dalam Menghadapi
Dampak Pandemi di Sektor Tenaga Kerja" dengan Civitas Akademika Universitas Paramadina,
Jakarta, Senin (27/4/2020).

Diketahui, perusahaan tetap wajib membayarkan THR pada karyawan walau di tengah wabah
corona. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

Dalam SE ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta gubernur untuk memastikan
perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, Ida juga menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, perlu melakukan dialog
terlebih dahulu. Tak lain agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin
ke-2 SE, dikutip dari Tribunnews.com.
Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada
pekerjanya. Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali
diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda
kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta dibayarkan pada 2020. Itulah penjelasan tentang Tunjangan Hari Raya atau THR.
(Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama)

75