Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya
Idulfitri.
Hal ini sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang
ditetapkan," tegas Azis melalui rilis yang diterima InfoPublik, Selasa (13/4/2021).

Azis berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat
waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada
pengusaha di tengah pandemi COVID-19i. Terlebih, roda perekonomian sudah mulai bergerak
dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.

"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog
dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran
dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Amir meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif melakukan dialog dan mediasi
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Azis
menekankan agar pemerintah sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban
pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun
memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.

"Kemenaker dan Disnaker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tutupnya.

73