Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Puluhan perusahaan yang setop produksi tersebut antara lain bergerak di bidang
garmen serta furnitur. Salah satu kendala utama yang dihadap pengusaha adalah
ketergantungannya terhadap bahan baku impor, terutama dari China.

Meski demikian, secercah angin segar tentunya masih ada, dimana Presiden RI Joko
Widodo secara tegas mengatakan, bahwa pemerintah akan memberikan stimulus
ekonomi kepada perusahaan yang benar-benar tidak melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada karyawannya.

Dalam rapat terbatas tentang mitigasi dampak virus corona, ia meminta agar
program ekonomi dalam menghadapi dampak virus corona dapat segera diterapkan.

Khususnya untuk kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah, Presiden juga
mengingatkan agar stimulus tersebut diberikan kepada perusahaan yang tidak
melakukan PHK pada karyawannya.

Sementara untuk program kartu prakerja, Jokowi meminta agar peruntukannya
diprioritaskan bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK.

Presiden Jokowi juga meminta agar program stimulus yang akan dijalankan di
daerah disiapkan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur. Sehingga jelas
sektor mana saja yang bisa mendapatkan stimulus tersebut agar dapat
menyelamatkan para tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan stimulus ekonomu tersebut
hanya diberikan ke perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan pemutusan
hubungan kerja, merupakan bagian dari enam langkah mitigasi pemerintah
terhadap dampak covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Program stimulus ekonomi, diantaranya adalah insentif perpajakan, bantuan sosial,
hingga restrukturisasi kredit, harus turut diarahkan untuk mencegah perusahaan
melakukan PHK.

Apabila terdapat pekerja yang terdampak PHK, Jokowi telah meminta kepada
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melibatkan korban PHK
sebagai prioritas untuk diberikan kartu Prakerja.

Saat ini di Indonesia terdapat 126,5 juta angkatan kerja. Dimana sebanyak 70,5 juta
diantaranya adalah pekerja informal, sedangkan 56 juta lainnya adalah pekerja
formal.

Jokowi juga meminta agar seluruh pekerja baik formal dan informal, mendapatkan
stimulus ekonomi khusus bagi pekerja informal yang rentan miskin dan miskin,
harus dipastikan mendapat perlindungan bantuan sosial, khususnya bagi pekerja
informal. Presiden juga meminta seluruh pekerja informal tercantum dalam
penerima jaring pengaman sosial.

Page 86 of 231.