Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title PEMBAYARAN THR DENGAN MENCICIL HARUS ATAS KESEPAKATAN PEKERJA
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/14/510/1039126/pemba yaran-thr-
Page/URL
dengan-mencicil-harus-atas-kesepakatan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menjelang perayaan hari raya keagamaan, Perusahaan diwajibkan memberi
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya. Untuk mengantisipasi persoalan
yang muncul terkait THR ini, Pemerintah Kota Jogja membuka posko THR, yang
berlokasi di Balai Kota Jogja.

Sekretaris Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Jogja, Riyanto, menjelaskan posko
mulai dibuka pada Selasa hingga Sabtu (12-30/5/2020). "Mengantisipasi dan
menindak perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya kepada pekerja,"
ujarnya, Selasa (12/5/2020).

Ia menuturkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 06/2016
tentang THR Bagi Pekerja di Perusahaan, setiap perusahaan wajib memberikan THR
keagamaan satu tahun sekali, dengan besaran sesuai masa kerja masing-masing
pekerja.

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR yang diberikan yakni
setara upah satu bulan. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan atau
lebih namun belum sampai satu tahun, THR diberikan secara proporsional dengan
perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan upah satu bulan.

Meski demikian, dalam situasi pandemic Covid-19 ini, Pemerintah Pusat melalui
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan THR Pada Masa
Pandemi Covid-19, mengizinkan perusahaan jika tidak mampu membayar penuh
atau tidak mampu membayar sama sekali tepat waktu, diizinkan menunda
pembayaran atau mencicil, dengan syarat harus atas kesepakatan dengan pekerja.

Kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja ini harus disampaikan secara
tertulis dan dilaporkan pada Posko THR Pemkot Jogja. "Kesepakatan ini tidak
menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR dan denda kepada
pekerja, yang harus tetap dibayarkan pada tahun 2020," katanya.

Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsyad Ade Irawan,
mengatakan terkait aturan THR ini, masih banyak perusahaan yang tidak menaati
kewajibannya sementara pekerja juga masih banyak yang belum mengetahui
haknya atau tidak berani melaporkan.

Page 83 of 231.