Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 152
bakal mengancam nasib buruh dan tidak bisa lepas dari bayang-bayang ancaman Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
"Ancaman PHK ratusan ribu sampai Desember dan kalau tidak selesai Covid-19 dan juga market
terganggu jutaan buruh di 2021 akan kena PHK, itu berbahaya seperti resesi great depression,
depresi ekonomi dunia dan kita mendekati resesi, dan akan terjadi PHK besar besaran," ujar
Said dalam konferensi pers di Kantor KSPI, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Said menambahkan, dari setiap buruh yang terkena PHK akan dilakukan pendataan di posko
darurat PHK yang dibuat KSPI. Setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan meminta penjelasan
dari pemerintah terkait langkah strategis penanganan buruh yang terkena PHK.
"Setelah pendataan kita dapatkan maka kita minta pemerintah apa langkah strateginya? Kita
minta hak-hak buruh dibayarkan, tapi sebelum hak-hak buruh dibayarkan atau terjadi PHK harus
ada langkah langkah menghindari sebisa mungkin terjadinya PHK," kata dia.
Dia mengatakan, pandemi Covid-19 akan mengancam industri manufaktur, di mana saat ini
banyak pabrik mobil yang berhenti melakukan produksi, begitu juga dengan pabrik tekstil,
garmen, sepatu sudah yang sudah mulai merumahkan karyawan.
"Dan kita minta hak-hak karyawan yang dirumahkan dibayar penuh upahnya. Pabrik elektronik
sudah mulai kekurangan bahan baku begitu juga alat kesehatan," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta agar stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah
tidak hanya di ditujukan bagi para pekerja, tapi juga pada pelaku usaha secara langsung.
Menurutnya belum ada stimulus dengan mekanisme konkrit yang diberikan pemerintah untuk
mengurangi beban pokok yang dialami oleh pelaku usaha.
"Belum ada stimulus yang konkret kepada dunia usaha, untuk meringankan beban pokok yang
harus tetap dibayarkan oleh para pelaku usaha," kata Anggawira.
kbc 10.
151
