Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020

Judul LBH Sebut Kebijakan Risma Soal Rapid Test Beratkan Buruh
Nama Media cnnindonesia.com

Newstrend Rapid Test Virus Corona
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720101031-20-
526556/lbh-sebut-kebijakan-risma-soal-rapid-test-beratkan-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-20 10:10:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Wachid Habibullah (Direktur LBH Surabaya) Meskipun tujuannya untuk melakukan
screening belum tentu dikatakan aman dari Covid-19 namun hal tersebut dirasa berat bagi buruh
dan masyarakat

neutral - Wachid Habibullah (Direktur LBH Surabaya) Mahalnya biaya rapid test secara mandiri,
dan hanya berdurasi 14 hari, akan membuat masyarakat terutama bagi kalangan pekerja yang
masuk ke Kota Surabaya harus melakukan rapid test secara berulang karena terhambat masa
berlaku hasil rapid test yang terbatas

Ringkasan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menilai syarat hasil rapid test bagi pekerja asal luar
Surabaya memberatkan dengan hasil kurang akurat. Hal ini pun dipandang hanya menyuburkan
komersialisasi.

Kebijakan tersebut, diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e dalam
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perwali Nomor
28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di
Surabaya.

LBH SEBUT KEBIJAKAN RISMA SOAL RAPID TEST BERATKAN BURUH

Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menilai syarat hasil rapid test bagi
pekerja asal luar Surabaya memberatkan dengan hasil kurang akurat. Hal ini pun dipandang
hanya menyuburkan komersialisasi.

Kebijakan tersebut, diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e dalam
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perwali Nomor
28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di
Surabaya.

201