Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 74
Judul Pemerintah Diminta Buka Ruang Dialog Bahas Omnibus Law
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qdrwgu480/pemerintah-diminta-buka-
ruang-dialog-bahas-omnibus-law
Jurnalis Rizkyan adiyudha
Tanggal 2020-07-20 23:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahyu Ario Pratomo (Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara) Ruang diskusi
dengan pemerintah masih terbuka. Segala aspirasi saya kira bisa diakomodir
neutral - Wahyu Ario Pratomo (Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara) Kita harus
melihat ini secara utuh dan jernih. Kalau masih banyak orang yang mendapatkan dampak
positifnya, sebaiknya kebijakan ini diambil saja
positive - Arief Mufraini (dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Mengurus sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam RUU Cipta Kerja disebutkan
dibebaskan dari biaya
neutral - Arief Mufraini (dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Produk-produk halal Indonesia bisa menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage)
untuk memasuki persaingan perdagangan global. Hal itu mengingat persaingan perdagangan
produk-produk halal di dunia tidak seketat produk-produk konvensional
Ringkasan
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengimbau pemerintah
dan DPR membuka ruang dialog kepada masyarakat dan stakeholder lainnya terkait
pembahasan Omnibus Law. Hal tersebut menyusul sejumlah unjuk rasa yang dilakukan untuk
menentang RUU Ciptaker.
Wahyu mengatakan bahwa pihak-pihak yang menolak RUU Ciptaker agar berdialog dengan
pemerintah dan DPR. Dia melanjutkan, dengan berdialog diharapkan jalan tengah ditemukan
demi kepentingan bangsa dan negara.
PEMERINTAH DIMINTA BUKA RUANG DIALOG BAHAS OMNIBUS LAW
JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengimbau
pemerintah dan DPR membuka ruang dialog kepada masyarakat dan stakeholder lainnya terkait
pembahasan Omnibus Law. Hal tersebut menyusul sejumlah unjuk rasa yang dilakukan untuk
menentang RUU Ciptaker.
73
