Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

"Pemerintah memastikan warga negara mendapatkan perlindungan baik melalui skema
kontribusi atau non kontribusi sehingga terbangun komitmen sosial yang baik antara pemerintah
dan warga negara melalui kontribusi tenaga kerja, sosial, usaha ekonomi, dan pembayaran
pajak," ucap Ida dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (21/12).

Dengan berinvestasi pada sistem jaminan sosial secara inklusif, responsif dan komprehensif non
diskriminasi, akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan politik serta berkontribusi pada
pengurangan kemiskinan, ketimpangan maupun kesenjangan sekaligus meningkatkan
produktivitas yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Di seluruh dunia, perkembangan dunia kerja saat ini mulai didominasi oleh pekerja muda atau
biasa disebut generasi milenial kelahiran sekitar 1980-1995 yang memiliki cara pandang sendiri
dalam dunia kerja, ucap Ida.

Pergeseran paradigma perlindungan pekerja di tengah era digitalisasi dan otomatisasi, harus
tetap berpegang teguh pada menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, rakyat
berhak untuk mendapatkan kesempatan sama sebagai upaya pengembangan diri. Rakyat harus
memiliki kemandirian sebagai manusia bermartabat dalam pemenuhan kebutuhan dasar
hidupnya secara layak sehingga memperkecil risiko sosial. Pemerintah perlu mengubah
paradigma perlindungan pekerja akibat model pekerjaan di masa depan yang tak lagi sama
dengan saat ini.

'Tidak sekedar melindungi status pekerjaan tetap lebih fokus pada kemampuan bekerja yang
dapat tercapai melalui ketrampilan yang dapat berubah dan beradaptasi secara dinamis," kata
Ida

Menurutnya, Indonesia harus mampu menginspirasi negara lain dalam perluasan cakupan
kepesertaan dan optimalisasi layanan dengan mengajak milenial ke dalam sistem jaminan sosial.
Dengan pendekatan kreatif, inovatif, mudah diaplikasikan dan mempunyai nilai tambah yang
bermanfaat sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan, (ark)

25