Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2021

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, selama
pandemi ini persoalan terkait dengan korporasi yang bermasalah secara cash flow terus
menumpuk, terutama UMKM dan pengusaha kecil lainnya. Tidak berhenti sampai situ, PHK juga
menjadi permasalahan utama dengan angka pengangguran yang terus melonjak.

"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, salah satunya dengan melakukan
stimulus kepada mereka-mereka yang mengalami PHK, tetapi yang realitas implementasinya di
lapangan tidak efektif dan banyak yang inkonsisten," ucap Trubus saat dihubungi Warta
Ekonomi, belum lama ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2021 merilis catatan mereka terkait kondisi sektor
ketenagakerjaan. Disebutkan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 adalah 139,81 juta
orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode yang sama sebesar 6,26 persen.

BPS juga mencatat, penduduk yang bekerja adalah 131,06 juta orang. Sebanyak 78,14 juta
orang atau 59,6 persen bekerja pada sektor informal. Tercatat 19,1 juta orang atau 9,3 persen
penduduk usia kerja terdampak Covid-19.

Dari jumlah itu, pengangguran karena Covid-19 berjumlah 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja
karena Covid-19 650 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang, dan
pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 15,72 juta orang.
Strategi Kemenaker Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki sejumlah langkah
strategis dalam perluasan kesempatan kerja. Langkah-langkah dilakukan melalui program
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula dengan target 100.000 orang dan TKM lanjutan 1.800
orang.

Upaya lainnya melalui Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) dalam membangun usaha
mandiri yang produktif. Program Desmigratif melibatkan peran aktif pemerintah desa dengan
target 150 desa.
"Desmigratif tidak hanya membantu masyarakat desa yang ingin bekerja ke luar negeri, namun
juga dapat memperoleh pelayanan informasi usaha produktif melalui peran pemerintah desa,"
ucap Menaker, Ida Fauziyah, secara virtual (25/8/2021), seperti dilansir dari Suara.com.

Ida menjelaskan, saat ini, kemiskinan cenderung lebih tinggi pada daerah pedesaan, namun
tingkat pengangguran lebih tinggi di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya pekerja di
pedesaan yang sudah bekerja tapi tingkat pendapatannya belum mampu memenuhi
kebutuhannya.

"Ini mengindikasikan, penduduk di pedesaan itu bekerja pada sektor pertanian informal," kata
Menaker.

Ia menambahkan, tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan, menurut kelompok umur
tahun 2021, didominasi usia 15 hingga 19 tahun, yaitu sebesar 23,75 persen. Sedangkan tingkat
pengangguran perkotaan, menurut tingkat pendidikan 2021, ada pada jenjang sekolah
menengah kejuruan, sebesar 10,3 persen.

"Kita perlu mengantisipasi tingkat kemiskinan di perkotaan, yang didorong oleh pengangguran
muda terdidik," katanya.

Ida mengungkapkan, tahun ini pihaknya juga membuka akses untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui peningkatan skill, layanan pasar kerja, dan jaring pengaman sosial
ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi dengan target 119 ribu 729 orang.

84