Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019

Sejak 2016 hingga 2019, upah minimum di sektor padat karya seperti tekstil selalu
menjadi persoalan. Tahun lalu, PPPTPJB bersyukur Gubernur Jawa Barat dan
beberapa bupati dan wali kota memberikan keleluasaan melalui UMSP dan Upah
Minimum Sektor Kabupaten / Kota (UMSK).

Untuk tahun 2020, PPPTPJB berharap pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota bersedia menerbitkan Upah Minimum Provinsi Khusus (UMPK) atau
Upah Minimum Khusus Provinsi Tekstil dan Produk Tekstil (UMKPTPT).

Ketua PPPTPJB Alex Santoso yang memiliki usaha tekstil dan produk tekstil di
Majalaya mengungkapkan sektor TPT memang sudah berada dalam kondisi yang
buruk selama beberapa tahun terakhir. Antara industri produk tekstil dan tekstil,
solusi perbaikannya berbeda.

Alex mengakui pengupahan menjadi solusi bagi industri produk tekstil atau garmen.
Sebenarnya, dia mengungkapkan pemerintah melalui Kemenaker RI telah menyurati
gubernur seluruh Indonesia.

Menurut Alex, isi surat ini dapat menolong industri padat karya.

Surat edaran tertanggal 15 Oktober 2019 dengan nomor B-M/308/H1.01.00/X/2019,
menekankan beberapa poin penting. Namun, Alex menuturkan ada dua poin yang
dapat membantu.

Pertama , gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tahun 2020
sesuai dengan PP No.78 Tahun 2015, selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Kedua , gubernur dapat tidak wajib menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota
(UMK) untuk kabupaten atau kota yang mampu membayar upah minimum lebih
tinggi dari UMP.

"Artinya jika pemerintah pada tahun ini saja bisa menetapkan UMP, maka ini bisa
jadi solusi bagi sektor produk tekstil karena tidak ada UMK," kata Alex.

Alhasil, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit dengan karyawan. Dia
menilai solusi ini lebih sehat dan lebih adil bagi kedua pihak.

Page 27 of 141.