Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 32

Singapura, Malaysia, Brunei Darrusalam, Korea Selatan, Hongkong, Jordania,
               Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Taiwan.

               Menurut Aris, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, tugas
               pelindungan PMI selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik
               Indonesia melalui Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka
               peran dan tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

               "Dengan disahkan UU 18 thn 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan

               hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan
               Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan,
               " kata Aris.

               Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48% dari sekitar 9 juta
               PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural dan mayoritas
               PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.

               "Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
               tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
               perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar
               Aris.

               Ia mengatakan, munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO),

               pelecehan seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini,
               sesungguhnya dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender
               perspektif dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi
               program/kegiatan.

               Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
               Kemnaker, Eva Trisiana, menyatakan, peran utama Atnaker idealnya ada empat,
               yakni melindungi PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di
               negaranya.


               Selanjutnya, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara
               penempatan serta mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan sekaligus
               mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

               "Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
               merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran,"
               katanya.




                                                       Page 31 of 141.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37