Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 30
selanjutnya membuat siaran pers. Humas tidak pernah memberi tahu wartawan
agenda kerja harian sang Menaker. Akankah Ida Fauziyah akan terus seperti ini ?
Ida menjelaskan, salah satu tujuan diadakannya MoU adalah untuk memberi
perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, skema perlindungan ini harus
mendapat persetujuan kedua negara.
"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), bahwa kita menempatkan tenaga kerja itu apabila
memiliki MoU, atau negara penempatan tersebut telah memiliki sistem perlindungan
yang baik terhadap pekerja migran," kata Ida.
Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker, Roostiawati, menambahkan,
Pemerintah Indonesia mengutamakan aspek perlindungan dalam menjalin kerja
sama penempatan tenaga kerja. Adapun, MoU yang tengah dibuat bersama
Pemerintah Brunei Darussalam ini untuk penempatan tenaga kerja sektor domestik.
"Karena kalau di Brunei itu perlindungan sektor formalnya sudah bagus.
Perlindungan yang harus kita utamakan adalah pekerja rumah tangga, terutama
pekerja migran perempuan," terang Roos.
Roos menjelaskan, MoU yang tengah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Brunei Darussalam masih terkendala pada sejumlah aspek detail
perlindungan.
Sejumlah usulan yang diajukan Indonesia, seperti kontrak kerja dan cost structure
belum mendapat kesepakatan bersama. "Nanti Pak Dubes akan membantu
komunikasi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di
Brunei, agar MoU cepat terselesaikan," ujarnya.
Page 29 of 141.
