Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 33
Menurut Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum
bisa mensupport Atnaker secara ideal.
Ia mengatakan, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang
dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri
bisa diminimalisir.
Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI nonprosedural, yakni perwakilan kementerian dan lembaga,
diantaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kepolisian, Kemkes, Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),
Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan
lainnya.
"Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI
perempuan benar-benar bisa terlaksana, " ujar Eva.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 32 of 141.
