Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 40
Title PERKUMPULAN PENGUSAHA PRODUK TEKSTIL JABAR DESAK GUBERNUR TETAPKAN UPAH
MINIMUM PADAT KARYA
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 29 Oktober 2019
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/10/29/perkumpulan-pengusah a-produk-
tekstil-jabar-desak-gubernur-tetapkan-upah-minimum-padat-kary a
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sejumlah industri padat karya yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha
Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB) meminta Gubernur Jabar menetapkan
Upah Minimum Padat Karya serta Upah Minimum khusus Perusahaan Tekstil dan
Produk Tekstil (UMPK/UMKPTPT). Kebijakan tersebut sangat dibutuhkan mengingat
banyak industri padat karya yang terancam kolaps.
Demikian terungkap dalam konferensi pers Rembug Regional II-2019
"Penyelamatan Industri Padat Karya Sektor Tekstil dan Produk Tekstil di Jawa Barat"
di Bandung, Senin, 28 Oktober 2019. Kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri dari
kalangan pengusaha, namun juga pekerja yang tergabung forum pekerja garmen.
Perusahaan yang tergabung kedalam PPPTPJB berjumlah 274 perusahaan yang
tersebar ke 10 daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Adapun jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan mencapai 256.882 pekerja.
Dorongan dari PPPTPJB tersebut dilatarbelakangi permasalahan pengupahan yang
disebabkan kenaikan upah minimum kab/kota yang begitu tinggi. Padahal dari sisi
industri kenaikan tersebut diluar batas kemampuannya.
Padat karya
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab Subang Irtotolisi memaparkan
industri padat karya merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
Industri ini juga tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan
pekerjanya. Artinya, pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah pun dapat
diserap industi ini.
Dengan karakteristiknya tersebut, industri padat karya menjadi andalan pemerintah,
termasuk Kabupaten Subang untuk menurunkan angka pengangguran. Hanya dalam
perkembangan terakhir, akibat kenaikan upah yang begitu tinggi sementara banyak
yang tidak mampu memenuhinya perlahan sejumlah perusahaan berhenti
beroperasi.
Page 39 of 141.
