Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 131

Title          PEMERINTAH-KADIN FINALISASI ATURAN KLASTER UPAH DAN PESANGON
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      13 Desember 2019
                              https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/12/13/q2fqgx38 3-
               Page/URL
                              pemerintahkadin-finalisasi-aturan-klaster-upah-dan-pesangon
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
               Cipta Lapangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini klaster ketenagakerjaan
               seperti upah, pesangon, izin tenaga kerja dan lainnya dalam tahap pembahasan dengan
               Kementerian Ketenagakerjaan.

               Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Rancangan
               UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat diajukan ke DPR pada Januari 2020. "Soal
               ketenagakerjaan masih dalam pembahasan dengan Menaker (Menaker Ida Fauziyah).
               Isinya terkait tentu izin tenaga kerja, definisi jam kerja, pekerjaan yang fleksibel, prinsip
               hiring (perekrutan) dan firing (pemecatan), teknisnya masih sama Kemenaker, belum
               final," ujarnya Kamis malam (12/12).

               Selain klaster ketenagakerjaan yang masih dibahas, pemerintah akan mengatur 10
               klaster lainnya dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Adapun total 11 klaster itu
               antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan,
               Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha,
               Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan
               Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan  Kawasan Ekonomi.

               Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Satuan
               Tugas Omnibus Law Rosan Roslani menambahkan klaster tentang ketenagakerjaan
               memang tidak dibahas.


               "Memang dari pembahasan tadi soal ketenagakerjaan belum dibahas karena belum
               rampung oleh Kemenaker. Ini masih bisa berubah dan belum final jadi tadi tidak
               dibahas  untuk untuk ketenagakerjaan tadi," ucapnya.

               Menurut Rosan aspek-aspek ketenagakerjaan yang akan masuk dalam Omnibus Law
               akan rampung pada sepakan ke depan. "Tapi saya belum bisa ngomong, belum  final
               soalnya. Tapi pekan depan (tenggang waktunya)," ucapnya.

               Sebagai Ketua Kadin, pihaknya berharap kepentingan pekerja dan juga dunia usaha
               dapat terakomodir dalam klaster ketenagakerjaan ini. "Tentunya ya bagaimana satu sisi
               kepentingan dari tenaga kerja itu terwadahi dan juga dari dunia usaha keinginanya
               tercapai, memang kita sedang mencari jalan tengahnya," ucapnya.





                                                      Page 130 of 176.
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136