Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 29
Title PEMERINTAH GANDENG KAHMI SOSIALISASIKAN RUU OMNIBUS LAW
Media Name jabar.antaranews.com
Pub. Date 15 Desember 2019
https://jabar.antaranews.com/internasional/berita/1209755/pemerintah-g andeng-kahmi-
Page/URL
sosialisasikan-ruu-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggandeng Korps Alumni
HMI (KAHMI) untuk sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
"KAHMI, sebagai organisasi alumni HMI, berada di mana-mana seluruh Indonesia. Kami tadi
sudah bersepakat dengan KAHMI, nanti kita akan bekerja sama rencana mensosialisasikan
dua RUU Omnibus Law," kata Airlangga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan RUU Omnibus Law tersebut akan selesai pembahasannya di DPR pada
2020. Targetnya pada 2020 RUU sudah masuk parlemen.
Airlangga mengatakan salah satu kemudahan yang akan diatur RUU Omnibus Law adalah
kemudahan bagi UMKM untuk membuat Perusahaan Terbuka (PT).
"UMKM bisa buat PT sendirian, tanpa perlu berdua. Upah bagi tenaga kerja UMKM
dibebaskan dari ketentuan upah minimum," katanya.
Selain kemudahan bagi UMKM, dia mengatakan perusahaan yang berinvestasi pada riset,
penelitian dan pengembangan di universitas akan diberikan insentif pajak 300 persen.
"Kalau ada yang keluarkan biaya riset, penelitian dan pengembangan di universitas Rp1
miliar kita bebaskan pajak mereka Rp3 miliar," katanya.
Pemerintah saat ini menyusun dua RUU Omnibus Law untuk pertumbuhan ekonomi.
Omnibus Law sendiri adalah metode pembentukan undang-undang yang mengatur dan
melebur berbagai aturan multisektor dalam satu UU.
Nantinya, UU Omnibus Law ini mampu merevisi dan mencabut ketentuan yang ada di dalam
UU lain yang berbelit dan tumpang tindih.
Setidaknya ada 82 dengan 1.194 pasal yang akan dilebur menjadi dua RUU Omnibus Law,
yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.
Di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 klaster, yang meliputi penyederhanaan
perizinan, persiapan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan
perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, adminisrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan
ekonomi.
Sedangkan di RUU Perpajakan ada enam kluster meliputi pendanaan investasi, sistem
teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, keadilan
iklim berusaha dan fasilitas.
Page 28 of 176.
